Analisis Faktor-Faktor Penyebab Glass Ceiling Pada Tenaga Kerja Perempuan di Sektor Publik (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo

Analysis of The Causal Factors of The Glass Ceilings Among Female Workers in the Public Sector (A Case Study of Local Goverment Agencies in Gorontalo City)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab Glass Ceiling pada tenaga kerja perempuan di sektor publik studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Gorontalo. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan metode analytical hierarchy process. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Jumlah sampel  berjumlah 46 responden. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Individual Factor merupakan hambatan utama dalam pembentukan glass ceiling dengan bobot tertinggi sebesar 0.288, Organizational Factor  0.279, Family Factor 0.276 dan Cultural Factor sebesar 0.160. Secara keseluruhan ditemukan bahwa isu yang paling dominan di hampir semua kategori adalah pelecehan seksual, kesenjangan upah dan kesempatan promosi. Temuan ini menegaskan pentingnya pembenahan sistem dan budaya organisasi agar lebih responsif gender, serta perlunya dukungan dari keluarga dan masyarakat untuk mengurangi hambatan tidak kasat mata dalam pengembangan karir perempuan. Secara teoritis, penelitian ini berimplikasi pada dukungan terhadap konsep social role theory yang menjelaskan bahwa stereotip gender berkembang karena adanya norma sosial yang memposisikan perempuan pada peran domestik sedangkan laki-laki pada peran publik. Isu dengan bobot tertinggi seperti pelecehan seksual dan kesenjangan upah menunjukan bahwa norma patriarki masih memengaruhi hubungan kerja di level birokrasi. Sementara isu dengan bobot terendah, bias gender di dunia kerja, mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya kesetaraan, bias tersebut tetap eksis dan berpotensi menghambat karir perempuan dalam jangka panjang. Secara praktis, implementasi penelitian ini tidak hanya mendukung pencapaian kinerja pemerintah daerah tetapi, juga sejalan dengan komitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) poin 5: kesetaraan gender.